Penyebab BLSM Salah Sasaran ~ Kekeliruan dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM akhirnya memang tak bisa dielakan. Kendati namanya jaring pengaman sosial bagi warga miskin, ada saja warga dari golongan berada yang menikmati. Ironisnya, justru tidak sedikit pula keluarga miskin yang terlewatkan. Bagi yang miskin itu, kekeliruan ini sudah pasti sangat menyakitkan. Dan menonton ketidakadilan tepat di depan pelupuk mata, sungguh bukan pilihan yang menggembirakan. Apa penyebabnya? Kiran Banget akan mengupas penyebab mendasarnya untuk Anda semua.
 |
| Penyebab BLSM Salah Sasaran |
Tetapi inilah sebuah negeri yang begitu banyak dilimpahi anomali. Melihat kegembiraan orang yang mengenakan perhiasan emas lengkap mengantre pencairan bantuan langsung tunai dengan Kartu Pengaman Sosial di tangan, sementara ada pihak lain dengan wajah memelas, dan hanya bisa melihat kegembiraan mereka, tanpa ikut merasakan kebahagiaan itu, sungguh amat menyedihkan. Tetapi inilah negeri yang penuh keajaiban, yang memungkinkan setiap hal yang muskil menjadi mungkin.
Memang jumlah orang miskin yang tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan langsung itu, sebagaimana data Badan Pusat Statistik, hanya satu persen saja. Tetapi yang sedikit itu, tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi menganggap kekeliruan itu sebagai hal yang wajar, adalah kekeliruan besar. Karena ini soal hak rakyat miskin. Dan soal hak ini, semestinya pemerintah tidak boleh main-main. Jika subsidi BBM boleh tidak tepat sasaran, untuk bantuan langsung sementara ini, kesalahannya itu semestinya nol persen. Artinya tidak boleh ada kesalahan sama sekali.
Sebab jelas, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tentang pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada yang benar-benar layak, disebutkan bahwa pemutahiran data penerima kartu tersebut harus melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk pemutahiran data penerima. Sedangkan faktanya, mereka tidak dilibatkan.
Padahal jelas, faktor validasi pendataan menjadi soal yang penting. Karena inilah fase yang sangat menentukan, bahwa bantuan pemerintah itu tepat atau melenceng dari sasasan. Jika ada kekeliruan, maka bisa dipastikan verifikasi dan pemutakhiran data itulah yang tidak benar, atau bahkan bisa jadi tahapan ini tidak dilakukan. Dan jika pemutakhiran data ini diabaikan, dan atau tidak ditempuh sama sekali, inilah salah satu akibatnya, banyak janda miskin yang hanya bisa gigit jari melihat para tuan tanah dan orang kaya mengantre BLSM. Karena itulah, demi keadilan, penyaluran itu semestinya dibatalkan, dan harus ditunda, sampai data soal siapa yang berhak menerima bantuan itu benar-benar valid.
Semoga menginspirasi.